Mencegah dan Memutus Rantai Covid-19 melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Taat Prokes

Abstract

Pendekatan partisipasi masyarakat terhadap implemetasi suatu kebijakan memiliki makna yang penting karena mengandung hubungan dua arah yang saling mendukung antara pembuat kebijakan dan masyarakat terdampak. Ketentuan Pasal 5 UU/04/1984 tentang Wabah Penyakit Menular menegaskan bahwa salah satu cara penanggulangan wabah penyakit menular adalah dengan penyuluhan. Penyuluhan diadakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak dapat dihadapi hanya oleh Pemerintah tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Protokol Normal Baru Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Desa Nomor 63 Tahun 2020 mengatur ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat desa. Pemerintah Desa wajib melaksanakan ketentuan protokol seperti membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin, menyediakan tempat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyiapkan pos kesehatan atau ruang isolasi untuk warga yang terpapar Covid-19. Protokol Normal Baru Desa merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat desa meningkatkan kesadaran hukum bersatu bersama melawan Covid-19. Di era Normal Baru Desa masyarakat tetap dapat beraktivitas sebagaimana mestinya namun harus dibarengi dengan penerapan Protokol Kesehatan. Perubahan perilaku menjadi kunci meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saat setiap anggota masyarakat mempersepsikan dirinya bagian dari pihak yang berperan mencegah dan memutus penyebaran Covid 19. Hal ini mengingat bahwa tatanan Normal Baru Desa selain merupakan peluang juga mengandung resiko besar. Jika penerapannya tidak konsisten dan kesadaran masyarakat taat Prokes kendor maka laju peningkatan angka Covid19 dikhawatirkan tinggi kembali.